Air Tak Mengalir, Tagihan Tetap Jalan: Warga Demo Geruduk Kantor PDAM Makassar Minta Pertanggung Jawaban

LINTASMAKASSAR.COM, MAKASSAR, Sabtu 23 Mei 2026 — Kondisi manajemen perusahaan daerah air minum di Kota Makassar kembali menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah kalangan menilai, buruknya tata kelola dan penempatan pejabat yang tidak berdasarkan kompetensi telah menyeret pelayanan air bersih ke titik krisis, sementara masyarakat terus dibebani tagihan yang dinilai tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima.

Ibarat seorang tukang kayu dipaksa membangun pagar besi atau kolam renang, hasilnya tentu jauh dari standar kualitas. Analogi itu kini ramai disematkan pada kondisi internal PDAM Kota Makassar yang dinilai mengalami kemunduran serius akibat lemahnya kapasitas sumber daya manusia di jajaran pimpinan.

Sorotan tajam juga mengarah kepada pemilik saham atau owner Perusda, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, yang dianggap menempatkan orang-orang tertentu di posisi strategis sebagai balas jasa politik kepada tim sukses saat kontestasi Pilkada. Kritik tersebut mencuat karena sejumlah pejabat dinilai minim pengalaman dan tidak memiliki kapasitas memadai dalam mengelola perusahaan daerah yang menyangkut kebutuhan vital masyarakat.

Dampaknya kini dirasakan langsung oleh warga. Keluhan mengenai distribusi air yang macet terus bermunculan, sementara tagihan rekening air tetap berjalan normal. Kondisi itu memicu kemarahan masyarakat, termasuk warga Jalan Kerung-Kerung yang beberapa waktu lalu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Balaikota Makassar dan kantor Perusda Air Minum Kota Makassar.

Dalam aksi tersebut, situasi sempat memanas setelah terjadi keributan antara massa pengunjuk rasa dengan sejumlah orang tak dikenal yang disebut-sebut kerap berada di area kerja Perusda. Keberadaan kelompok tersebut memunculkan dugaan adanya upaya intimidasi terhadap masyarakat yang menyuarakan kritik.

Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan praktik nepotisme dalam tubuh perusahaan daerah. Sejumlah pihak menuding adanya upaya mempertahankan jabatan strategis yang sebelumnya diisi oleh orang-orang dekat mantan Direktur Utama PDAM. Salah satu yang disorot adalah posisi Kepala Bagian Personalia yang disebut memiliki kedekatan dengan loyalis kekuasaan dan jaringan tim sukses politik tertentu.

Pengamat menilai, jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa pembenahan menyeluruh, maka kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah akan semakin runtuh. Mereka mendesak Pemerintah Kota Makassar segera melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi dan dewan pengawas, serta mengedepankan profesionalisme dibanding kepentingan politik praktis.

“Masyarakat hanya ingin pelayanan air bersih berjalan normal. Jangan sampai PDAM dijadikan ladang balas jasa politik sementara rakyat menjadi korban,” ujar salah seorang warga dalam aksi protes tersebut.

Safril S