Dukung BPPKAD, Macan Asia Soroti Bahaya Disinformasi di Balik Isu Mogok Kerja
LINTASMAKASSAR.COM, SAMPANG – Polemik yang memanas terkait ajakan mogok kerja massal pegawai non ASN Kabupaten Sampang mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Ketua Macan Asia DPC Kabupaten Sampang, ABD Jamal secara terbuka menyatakan pembelaannya terhadap Kepala BPKAD Sampang, Hj. Hurun Ien, yang pernyataannya menjadi pemicu gelombang kekecewaan.
Ribuan pegawai non ASN di Kabupaten Sampang menyerukan aksi mogok kerja massal selama empat hari, dari 11 hingga 14 Agustus 2025, sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Hj. Hurun Ien dalam sebuah rapat DPRD. Potongan video pernyataan tersebut dinilai melecehkan keberadaan pegawai non ASN, meskipun telah disusul klarifikasi dan permintaan maaf.
Pihak yang menjadi pusat perhatian adalah Hj. Hurun Ien, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang. Di tengah polemik, Ketua Macan Asia DPC Sampang, ABD Jamal, angkat suara membela BPPKAD dan menyayangkan penyebaran sepenggal video tanpa konteks utuh.
“Ibu Hurun bukan menghina atau melecehkan, tapi sedang menjelaskan beban anggaran dan aturan belanja pegawai ke depan. Pernyataannya dipotong dan dibawa ke arah yang berbeda,” ujar Jamal, Minggu (10/8/2025).
Polemik ini mencuat di Kabupaten Sampang, Madura, menjelang pelaksanaan aksi mogok pada 11–14 Agustus 2025. Flayer ajakan menyebar luas di media sosial dan grup WhatsApp sejak awal Agustus, memanaskan suasana jelang Hari Kemerdekaan.
Akar masalah terletak pada pernyataan Hj. Hurun yang dalam video terdengar menyebut pegawai non ASN “tidak dibutuhkan”. Kalimat tersebut dianggap merendahkan kontribusi para pegawai. Padahal, menurut penjelasan lanjutan dari Hj. Hurun, maksudnya adalah menyoroti jumlah pegawai yang dinilai terlalu banyak jika seluruhnya diangkat menjadi ASN atau P3K, yang akan membebani APBD dan melanggar batas belanja pegawai sesuai UU No. 1 Tahun 2022.
ABD Jamal menilai polemik ini perlu disikapi dengan kepala dingin. Ia meminta masyarakat, terutama pegawai non ASN, tidak terprovokasi oleh potongan informasi yang bisa menyesatkan persepsi. Menurutnya, klarifikasi dari Hj. Hurun sudah cukup menunjukkan niat baik dan pemahaman soal kondisi riil keuangan daerah.
“Kami dari Macan Asia tetap berpihak pada kepentingan rakyat, tapi dalam hal ini kami juga harus adil. Jangan sampai karena salah paham, pelayanan publik terganggu dan masyarakat jadi korban,” tegas Jamal.
Meski klarifikasi telah disampaikan, gelombang protes belum sepenuhnya mereda. Kini, semua pihak menantikan langkah cepat Pemkab Sampang untuk membuka ruang dialog terbuka sebelum tanggal mogok kerja tiba. Di sisi lain, suara seperti yang disampaikan Ketua Macan Asia bisa menjadi penyejuk di tengah suhu politik dan birokrasi yang tengah memanas.
Tim
