Kisruh Pemilihan RT/RW di Makassar Mencuat ke Publik Nasional, Dugaan Ketidaknetralan Lurah di Bontoduri

LINTASMAKASSAR.COM, MAKASSAR — Pemilihan Ketua RT dan RW serentak di Kota Makassar yang dijadwalkan berlangsung pada 3–11 Desember 2025 diwarnai kisruh serius di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate. Sejumlah warga dari empat RW melaporkan dugaan ketidaknetralan lurah, manipulasi teknis pemilihan, hingga potensi penyalahgunaan anggaran—menjadikannya salah satu kontestasi tingkat kampung paling panas di Makassar tahun ini.

Persoalan ini mulai mencuri perhatian publik nasional karena menggambarkan meningkatnya tensi politik pada level paling dasar di tengah persiapan Pilkada Serentak 2026.

Sumber ketegangan disebut berasal dari keputusan lurah Bontoduri yang mendadak untuk memindahkan lokasi TPS ke area yang sangat dekat dengan rumah salah satu calon RW. Keputusan itu memicu reaksi keras dari warga pemilih karena jauhnya lokasi tpa.

Menurut, "Rahman, warga RW 6, menduga keputusan tersebut menguntungkan satu pihak.

“Pemindahan TPS sepihak itu jelas merugikan warga lain. Jarak TPS ini sangat jauh dan Ini bukan keputusan netral sebagai kepala pemerintahan .”

Beberapa warga juga melaporkan kedekatan intens lurah dengan salah satu kandidat RW, yang memperkuat dugaan keberpihakan aparatur kelurahan.

Selain TPS berpindah lokasi, warga juga memonitoring setiap perkembangan informasi mengenai pemilihan ini.

Banyaknya laporan warga mengenai daftar tambahan yang dinilai tidak layak untuk dapat undangan karena tidak memiliki NIK dan bahkan sudah dicoret merah dari daftar pemilih.

Buyung, warga RW 7, menilai proses ini tidak transparan dan membuat warga curiga.

“Informasi pemilihan tambahan ini membuat warga merasa ada skenario tersembunyi yang dimainkan pak lurah”

Situasi makin memanas dengan munculnya isu bahwa jika pemilihan RW Draw, maka yang berhak untuk menentukan adalah  1 suara dari lurah, 1 suara dari camat dan 1 suara dari sekcam

Dg Sila, warga RW 5, menilai hal ini mencoreng independensi panitia pemilihan. “Kalau itu benar berarti sangat  menguntungkan calon tertentu, dan bisa menggerus kepercayaan masyarakat pada pemilihan RT/RW.”

Tokoh masyarakat Kel bontoduri menyebut fenomena ini adalah alarm yang serius dengan memanasnya pemilihan RT/RW di Makassar sebagai tanda bahwa politik akar rumput semakin dipengaruhi jaringan kekuasaan dan kepentingan politik.

Menurut analisa warga, pemilihan tingkat kampung kini menjadi pintu masuk konsolidasi kekuatan menjelang Pilkada, sehingga tensinya meningkat jauh melebihi skala pemilihan itu sendiri.

Warga Minta Pemerintah Kota, BPM kota Makassar Serta Camat Tamalate untuk menyikapi situasi ini yang sudah cukup serius dan membutuhkan respons cepat . Mereka menuntut netralitas lurah dan panitia pemilihan, peninjauan ulang penempatan TPS, dan bentuk tim pengawasan langsung dari pemerintah kota

Warga khawatir bahwa konflik yang terus bereskalasi akan menimbulkan perpecahan sosial yang berkepanjangan.

Kisruh ini menempatkan pemilihan RT/RW Makassar ke dalam radar pemberitaan nasional. Transparansi, netralitas aparatur, dan penegakan etika demokrasi lokal menjadi isu penting yang mendapat perhatian publik di tengah meningkatnya dinamika politik menuju tahun elektoral.

AM