Moral Oknum Anggota DPRD Makassar Dipertanyakan Oleh FMPK- SULSEL, Terjerat Kasus Judi Online

LINTASMAKASSAR.COM, MAKASSAR — Fron Mahasiswa Penegak Keadilan Sulawesi Selatan menyatakan sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran etik dan hukum yang melibatkan salah satu oknum anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Golkar.

Integritas dan moral seorang Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan publik. Seorang Oknum anggota DPRD dari Fraksi Golkar di Kota Makassar diduga terlibat dalam praktik judi online Pada saat Menggunakan Mobil Dinas, sebuah perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan rakyat yang diemban sebagai wakil publik.

Keterlibatan Oknum anggota dewan dalam aktivitas perjudian dinilai sebagai kegagalan menjalankan amanah serta mencerminkan rendahnya komitmen terhadap nilai moral dan etika jabatan. Sebagai pejabat publik, Oknum anggota DPRD seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung hukum dan norma sosial, bukan justru terlibat dalam perbuatan yang dilarang undang-undang.

Azhari Hamid selaku Jendral Lapangan menilai, tindakan tersebut memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah. “Perjudian, apalagi dilakukan secara online, bukan hanya persoalan pidana, tetapi juga persoalan moral dan etika. Ini mencerminkan krisis integritas,” ujar Azhari

Selain berpotensi dijerat sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Oknum anggota DPRD yang terbukti terlibat judi online juga dapat dikenai sanksi etik oleh Badan Kehormatan DPRD serta sanksi politik dari partai pengusung. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa jabatan publik tidak memberikan kekebalan hukum.

Massa Aksi mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan tanpa pandang bulu. Penanganan yang setengah hati dikhawatirkan akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa jabatan anggota DPRD adalah amanah rakyat yang menuntut tanggung jawab moral, etika, dan hukum. Ketika amanah tersebut dikhianati, maka konsekuensinya bukan hanya pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada marwah lembaga legislatif secara keseluruhan.

Keterlibatan anggota DPRD dalam perjudian merupakan tamparan keras bagi lembaga legislatif daerah. Jabatan yang diperoleh melalui mandat rakyat telah dinodai oleh tindakan tidak bermoral, memperkuat anggapan bahwa sebagian wakil rakyat gagal memahami makna tanggung jawab dan kehormatan jabatan.

Azhari menilai, kasus ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan indikasi krisis integritas di tubuh lembaga perwakilan. “Ketika seorang anggota DPRD terlibat judi, itu bukan lagi kesalahan pribadi. Itu pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan pelecehan terhadap institusi demokrasi,” tegasnya

Publik pun mempertanyakan keseriusan penegakan hukum dan mekanisme pengawasan internal DPRD. Jika pelanggaran sejelas ini tidak ditindak tegas, maka pesan yang sampai ke masyarakat adalah pembiaran terhadap perilaku menyimpang pejabat publik.

Kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, baik oleh partai politik maupun lembaga DPRD itu sendiri. Wakil rakyat yang gagal menjaga moral, etika, dan hukum tidak layak dipertahankan di kursi kekuasaan.

Rakyat tidak memilih penjudi untuk duduk di parlemen, Rakyat memilih wakil untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjaga martabat lembaga, dan menjadi teladan. Ketika amanah itu dikhianati, maka satu-satunya jalan adalah penegakan hukum tanpa kompromi dan sanksi tegas tanpa toleransi.

Aksi Fron Mahasiswa Penegak Keadilan Sulawesi Selatan sebagai bentuk kontrol sosial dan desakan moral kepada institusi terkait yakin  Polda polda Sulsel, Kantor DPD Golkar Sulsel dan DPRD Kota Makassar. Adapun tuntutan yang kami bawah sebagai berikut.

1. Mendesak Dewan Kehormatan DPRD Kota Makassar melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran etik, dan pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD dari Fraksi Golkar dan mencopot dari jabatannya apabila terbukti.

2. Mendesak Dewan Kehormatan DPRD Makassar Menindaklanjuti temuan dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kode etik DPRD, termasuk pemberian sanksi yang tegas jika terbukti melakukan pelanggaran.

3. Mendesak Dewan Kehormatan DPRD Makassar  Menjaga transparansi proses penyelidikan dan memberikan penjelasan kepada publik terkait hasil penyelidikan dan langkah-langkah yang diambil.

4. Dewan Kehormatan Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk mencopot dan memberhentikan oknum anggota Kader sebagai anggota DPRD Kota Makassar karena diduga telah melakukan Pelanggaran etik dan Pelanggaran Hukum

5. Mendesak Aparat Kepolisian untuk segera memeriksa dan mengusut tuntas oknum anggota DPRD atas dugaan terlibat dalam praktik judi online dan penyalahgunaan Mobil Dinas untuk demi  kepentingan pribadi.

6. Mendesak transparansi proses pemeriksaan serta penyampaian hasilnya secara terbuka kepada publik.

Fron Mahasiswa Penegak Keadilan Sulawesi Selatan menegaskan bahwa gerakan ini murni bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penegakan etika, hukum, dan integritas pejabat publik.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kejelasan hukum dan keadilan ditegakkan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara,” tutupnya.