BNPB Targetkan Tanggap Darurat Bencana NTT Tuntas dalam 2–3 Pekan*
_Siaran Pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI_
Jakarta, 16 Agustus 2026 - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menargetkan penanganan fase tanggap darurat gempa bumi berkekuatan 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2–3 pekan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari dalam Update Penanganan Pascagempa Bumi NTT, Minggu (16/8). “Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian/lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2–3 minggu ke depan,” kata Aam, sapaan akrab Abdul Muhari.
Meski demikian, Aam menegaskan target tersebut tetap bergantung pada dinamika dan perkembangan kondisi di lapangan. Target dapat berubah apabila ditemukan kondisi atau situasi tidak terduga selama proses penanganan bencana.
“Tentu saja ini sangat tergantung dengan dinamika yang kita hadapi di lapangan.Tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi, di awal kita menetapkan target agar tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat,” imbuhnya.
Aam mengatakan, saat ini status tanggap darurat telah diberlakukan di Kabupaten Manggarai selama 90 hari. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur sedang dalam proses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Mengenai penetapan status tanggap darurat untuk Provinsi NTT juga masih dalam proses.
Ia menjelaskan, selain fokus pada pencarian dan pertolongan korban serta menyediakan kebutuhan logistik dasar bagi masyarakat terdampak, pemerintah mulai melakukan pendataan dan menghilangkan kerugian material akibat gempa.
“Kita diperkirakan di lapangan pemerintah daerah, dibantu oleh personel dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian materiil, terutama yang berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat,” ujarnya.
Menurut Aam, identifikasi tingkat kerusakan rumah dan bangunan tersebut penting dilakukan sejak awal agar pemerintah dapat mempersiapkan tahapan selanjutnya secara lebih efektif, khususnya dalam mempercepat proses transisi dan pemulihan menuju tahap rekonstruksi.
“Ini sangat penting agar proses pemulihan dini nantinya bisa kita lakukan, kita percepat, dan kita akselerasi,” katanya.
Sementara itu, pada hari kedua pascagempa, BNPB atas Arah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah membuka Posko Pendamping Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis Lapangan di Maumere. Media Center untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana juga telah disiapkan di Kantor Bupati Manggarai Barat.
“Kita kira ini bisa menjadi Posko Nasional selama fase tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa meredam pemerintah daerah agar fase tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan,” terang Aam.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan Posko Logistik Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko Penerimaan Logistik Utama berada di Bandara Labuan Bajo, sedangkan Posko Logistik Pendukung berada di Maumere.
Dengan demikian, masyarakat, organisasi, maupun berbagai entitas lainnya yang ingin memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT dapat menyalurkannya melalui tiga posko logistik tersebut.