Tiga Warga Ditangkap Gakkum Kementrian Kehutanan Sulsel, Rekan Desak Tinjau Proses Hukum
LINTASMAKASSAR.COM, LUWU TIMUR, 6 Agustus 2026 – Penangkapan tiga warga, yakni Abdul Rahman, Al Imron, dan Abdul Wahab, oleh aparat Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi menjadi perhatian sejumlah pihak. Rekan-rekan ketiganya mendesak agar proses hukum yang sedang berjalan dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Asosiasi Petani Lada (APL) Loeha Raya, Ali Kamri, meminta aparat penegak hukum, khususnya pihak Gakkum Kementrian Kehutanan Sulawesi Selatan, memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara objektif, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Menurut Ali Kamri, apabila berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang tersedia tidak ditemukan dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan proses penahanan maupun penuntutan, maka ketiga warga tersebut diharapkan dapat memperoleh hak-haknya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Kami meminta kepada penegak hukum, khususnya Gakkum Kementrian Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, agar memastikan proses hukum terhadap Abdul Rahman, Al Imron, dan Abdul Wahab berjalan secara adil. Apabila tidak terdapat dasar hukum yang cukup, kami berharap mereka dapat dibebaskan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ali Kamri.
Ia juga meminta agar aparat membuka informasi secara jelas mengenai dasar penangkapan, status hukum, serta perkembangan penanganan perkara sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan spekulasi.
Di sisi lain, proses penegakan hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Penangkapan maupun penetapan status hukum seseorang tidak serta-merta membuktikan yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).